Jakarta – Hingga September 2024, utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 8.461 triliun. Angka ini menjadi sorotan publik dan memunculkan diskusi mengenai pengelolaan utang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sejak 2014. Rekam jejak utang pemerintah selama dua periode kepemimpinan Jokowi memperlihatkan peningkatan signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan Utang Sejak 2014
Ketika Jokowi pertama kali dilantik pada tahun 2014, utang pemerintah berada di kisaran Rp 2.600 triliun. Kenaikan utang sejak saat itu dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memulihkan ekonomi nasional. Beberapa proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangkit listrik menjadi fokus utama pemerintah, yang membutuhkan suntikan dana besar.
Salah satu faktor yang mendorong kenaikan utang dalam beberapa tahun terakhir adalah pandemi COVID-19. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk memitigasi dampak kesehatan dan ekonomi, sehingga beban utang meningkat. Belanja negara membengkak untuk penanganan krisis, subsidi, serta stimulus ekonomi melalui berbagai program seperti bantuan sosial dan dukungan UMKM.
Komposisi dan Sumber Utang
Sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Selain itu, ada pula utang dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pemerintah menekankan bahwa utang ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam laporan terbaru Kementerian Keuangan, rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia berada di angka 40%. Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menjaga kestabilan fiskal, mengingat rasio utang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tantangan dan Harapan
Di tengah meningkatnya beban utang, pemerintah tetap optimis bahwa pengelolaan utang ini masih berada dalam batas aman. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang yang ditarik oleh pemerintah selama ini merupakan instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu.
Meski demikian, ada kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa beban utang yang tinggi akan berdampak pada generasi mendatang. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan utang untuk proyek-proyek produktif, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, serta memperkuat basis ekonomi domestik.
Ke depan, pemerintah harus bekerja keras untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan menjaga kesehatan fiskal negara. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pengelolaan utang yang bijaksana menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis utang di masa depan.
