LANGKAH CANTIK JOKOWI MERUBAH MUI MENJADI ORGANISASI ISLAM YANG CINTA DAMAI & SESUAI CITA CITA BANGSA

MUI sudah menyelesaikan Munas ke 10 ditandai dengan Berbagai perubahan platform bahkan penggantian Ketua Umum tentunya yang paling menggembirakan tak ada satupun tokoh 212 dan politisi masa lalu seperti Dien Samsudin walaupun masih ada Pimpinan garis keras tapi ketua umum MUI Kali ini adalah tokoh NU kharismatik.

Walaupun MUI yang seharusnya menjadi organisasi yang selalu mendukung pemerintah selama lima tahun terakhir menjadi organisasi yang cukup liar Karena semenjak Orde baru hingga masa reformasi organisasi ini selalu menjadi alat kompromi politik kekuatan – kekuatan lama untuk mengembalikan Fasisme di Indonesia , Kita tau sebelumnya bahwa Islam di Indonesia dikenal sebagai Wasathiyatul Islam atau Islam yang moderat yang selama ini menjadi platform NU.

Pada dasarnya sejak dahulu hanya ada dua organisasi besar di Indonesia yang mewarnai Perjalanan Republik Indonesia NU dan Muhammadiyah bahkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Islam lainnya bahkan organisasi politik pergerakan di Indonesia.

Untuk mempersingkat penjelasan hal yang tak bisa dipungkiri dari fakta sejarah adalah , Bung Karno, Muso dan Soekarmadji Kartosuwirjo adalah sama-sama aktivis Muhammadiyah sewaktu muda tapi mereka mempunyai Ideologi yang berbeda dikemudian hari, bung Karno menjadi seorang nasionalis bahkan cenderung menjadi seorang NU dan bersama-sama tokoh NU menggali Pancasila , Muso menjadi seorang komunis dan Soekarnadji Kartosuwirjo menjadi seorang tokoh NII dan DI / TII . yang pada akhirnya Muso dan Kartosuwirjo meninggal dieksekusi dan dianggap pengkhianat Negara. Melihat hal tersebut cukup Kiranya menjadi bukti bahwa Wasathiyatul Islam adalah islam yang memang platform Islam terbaik di Indonesia.

Jika Muhammadiyah akhirnya merupakan organisasi yang lebih mengutamakan pendidikan , NU lebih konsisten menegakkan Wasathiyatul Islam dengan bergerak menjaga agar islam tidak terganggu oleh terorisme dan menjaga nasionalisme, Pancasila dan budaya leluhur. Hal ini dibuktikan oleh NU dengan Fatwa K H. Hasyim Asy’ari pada hari Pahlawan 10 Nopember 1945 mengobarkan perlawanan rakyat menghadapi Agresi militer Belanda yang fatwanya justru didukung oleh tokoh lintas Agama yang ada di Indonesia.

Bisa dikatakan dua kelompok ini secara alamiyah membentuk harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia sejak bertahun -tahun yang lalu, Muhammadiyah memberikan pendidikan islam secara moderat dan NU menjaga Akhlaqul Kharimah dan menjaga Wasathiyatul Islam untuk kehidupan yang lebih harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun akhir-akhir ini Muhammadiyah Banyak kemasukan angin dari para oportunis politik.itu karena platform mereka yang lebih cenderung ke pendidikan berbeda dengan NU yang hingga ukuran akhlak.

MUI didirikan Pemerintah Orde Baru sebagai corong Pemerintah setelah dua Ormas Islam besar NU dan Muhamadiyah dilarang untuk berpolitik. Dan alat rujukan atau legitimasi .Tujuannya adalah membuat pemetaan Islam agar sesuai dengan keinginan pemerintah mengendalikan Islam, sejak Itu banyak Fatwa yang beredar baik yang bertujuan politik maupun komersial seperti sertifikat halal.

Ada Hal yang sulit dilupakan oleh umat islam pada Generasi Orde Baru dimana pada Tahun 1985 Pemerintah menerbitkan kupon undian berhadiah yang tujuannya untuk membiayai bidang Olah raga dari undian ini Juga berhadiah dinamakan Porkas, ketika Itu semua organisasi Islam Melarang terutama NU dan Muhammadiyah.

Begitu gencarnya permintaan fatwa tentang porkas ini, tetapi fatwa itu tak kunjung dikeluarkan.

Malah sebaliknya, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ibrohim Hosen mengeluarkan pernyataan bahwa undian Porkas bukan perjudian, dengan alasan antara pembeli kupon dan penyelenggaranya tidak berada dalam satu majlis dalam satu waktu.

Meskipun pernyataannya itu disertai pernyataan bahwa pendapatnya itu adalah pendapat pribadi, tetapi kedudukannya sebagai ketua komisi fatwa menyebabkan masyarakat menganggapnya sebagai pendapat dan fatwa MUI. (Acehtrend 12 2018)

Walaupun pada akhirnya keluar fatwa dan Porkas dilarang , tapi pemerintah sudah mendapatkan sumber keuangan dari Porkas . Sebuah konsep efektif untuk melegalkan tindakan Haram apabila dibutuhkan dalam suatu waktu. Tapi duitnya gak Haram kan?.

Begitu juga langkah Orde Baru dalam menerapkan azas Tunggal Pancasila dengan menindas umat islam di Indonesia MUI sama sekali tidak ada perannya kecuali melegalkan semua tindakan pemerintah.

Bahkan pada Masa reformasi MUI digunakan oleh para politisi dan pengikut Orde Baru untuk berpolitik praktis (bahkan sukses menjadikan ketuanya menjadi Wakil Presiden), memberi fatwa haram untuk lawan politik dan mengimpor faham yang bersebrangan dengan Islam yang mengadopsi budaya Indonesia , seperti HTI dan Islam dari tanah Arab yang menolak budaya nasional tak lain hanya bertujuan membentuk opini bahwa MUI dan orde baru selalu benar dan menutupi sejarah kebohongannya.

Pada saat pembukaan Munas MUI ke 10 Jokowi bicara soal dakwah Islam yang damai dan tidak menebar kebencian.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui rekaman video yang ditayangkan dalam Munas MUI. Jokowi awalnya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI yang menjadi penghubung ulama dengan pemerintah.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan umara, atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, MUI telah menjadi tenda besar umat Islam dan sebagai pelayan umat. Jokowi lalu menyampaikan dukungan kepada MUI dalam mewujudkan Islam yang damai di Tanah Air.

“Pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri,” ujar Jokowi.

“Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul, karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW,” lanjutnya.

Jokowi mengatakan MUI berperan membangun hubungan harmonis, tak hanya di internal umat Islam, tetapi juga antar umat beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya modal besar karena pemerintahnya didukung oleh para ulama.

“Alhamdulillah ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam, para ulama, para habaib, dan para cendekiawan muslim. Inilah modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain,” ujarnya.

Bentuk pidato tersebut adalah sebuah penegasan apalagi sebelum musyawarah Nasional tema Munas yang disetujui Jokowi adalah :

“Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’.

KH Miftachul Akhyar akhirnya terpilih menjadi Ketua umum MUI disyukuri bahwa MUI sekarang dipimpin seorang Kyai yang rendah hati tapi pertanyaan ya sekarang mampukah Kyai Miftah membawa MUI menuju Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’.

Profil K.H. Miftachul Akhyar

Kyai Miftah atau K.H. Miftachul Akhyar

tentu saja bukan nama baru di kalangan NU. Terutama Nahdliyin dan kalangan pesantren Jawa Timur.

Ia lahir dari tradisi dan melakukan pengabdian di NU sejak usia muda. Tak heran kemudian hari ini mengemban puncak kepemimpinan NU, sebagai Penjabat Rais Aam. Kiai Miftah adalah Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya. Ia adalah putra Pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah KH Abdul Ghoni.

Lahir tahun 1953, anak kesembilan dari 13 bersaudara. Di NU ia pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Surabaya 2000-2005, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur 2007-2013, 2013-2018 dan Wakil Rais Aam PBNU 2015-2020 yang selanjutnya didaulat sebagai Pj. Rais Aam PBNU 2018-2020, di Gedung PBNU, Menurut catatan PW LTNNU Jatim Ahmad Karomi, genealogi keilmuan KH Miftachul Akhyar tidak diragukan lagi.

Siapapun K.H. Miftachul Akhyar adalah seorang NU sejati , sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang mempunyai platform tradisional, toleran dan terbukti selalu menjaga Pancasila dan UUD 1945 apalagi Kyai Miftah adalah tokoh kharismatik yang sangat loyal mendukung ketua PB NU K.H. Agil Syirad dan Presiden Joko Widodo.

Sekarang Kita mencoba memahami apa itu Wasathiyatul Islam.

Wasathiyatul Islam atau Islam wasatiyyah, yang sering diterjemahkan sebagai Islam moderat atau Islam jalan tengah (middle path).

Salah satu alasan mengapa MUI harus berprinsip dan kembali kepada wasathiyatul Islam ialah karena munculnya keprihatinan melihat gejala islamofobia akibat terjadinya gerakan radikalisme-ekstremisme serta terorisme yang mengatasnamakan Islam, yang telah berakibat munculnya konflik dan peperangan sesama umat Islam seperti terlihat di Timur Tengah.

Lebih dari itu, berbagai peristiwa radikalisme-terorisme tersebut juga telah menimbulkan sikap antipati masyarakat Barat pada Islam. Meski di Indonesia terdapat kelompok-kelompok ekstrem, bahkan jaringan teroris, Indonesia dikenal paling berhasil dalam menjinakkan gerakan teroris jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah.

Sesungguhnya Islam wasatiyyah memiliki dasar normatif-teologis yang tercantum dalam Alquran (Albaqarah: 143) dan juga pernah dibuktikan dalam sejarah baik semasa hidup Rasulullah Muhammad maupun semasa abad tengah. Islam begitu toleran, akomodatif, dan apresiatif terhadap budaya luar, di samping Islam telah membuktikan dirinya sebagai penggerak peradaban.Dalam konteks Indonesia, Islam wasatiyyah itu juga terlihat bagaimana kehadiran Islam ke Nusantara melalui jalan damai. Sekadar contoh, sampai sekarang warisan Hindu-Buddha seperti candi Borobudur dan Prambanan tetap dipelihara dengan apik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya yang beragama Islam.

Masyarakat Islam pun ikut menjaga kelestarian tradisi Hindu Bali dan beberapa aliran kepercayaan lokal yang ada di Nusantara.Islamisme, nasionalisme, dan modernismeYang paling fenomenal dan historis ialah pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebuah pertemuan dan kompromi antara Islamisme, nasionalisme, dan modernisme.

Meski umat Islam sebagai warga negara mayoritas dan sederet nama pejuang kemerdekaan ialah tokoh-tokoh Islam, Indonesia menganut paham demokrasi (republik), bukan negara Islam (Islamic State). Negara tetap peduli terhadap pembinaan kehidupan beragama yang dipayungi Pancasila dan dilindungi UU.Ini jalan tengah sebuah ijtihad dan eksperimentasi sejarah yang tidak memperhadapkan antara keislaman dan kebangsaan, antara islamisme dan nasionalisme.

Pancasila merupakan landasan bersama (kalimatun sawa’) untuk mengakomodasi dan melindungi keragaman etnik, agama, dan kepercayaan penduduk Nusantara yang sangat plural ini, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum.Secara normatif-ideologis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila, yang memiliki akar kultural-filosofis ke masa lalu dan hidup dalam masyarakat.

Namun, sekaligus juga visioner menatap dan menjangkau masa depan.Lebih dari itu, Pancasila juga memiliki rujukan atau sumber transendental, sebagaimana tertera dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebertuhanan merupakan fondasi dan kesadaran awal yang mesti ditanamkan pada warga negara melalui berbagai jalur pendidikan sejak dini, baik di rumah tangga maupun sekolah. Yaitu kebertuhanan yang menumbuhkan rasa cinta pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Bukan kebertuhanan yang bersikap eskapis, lari dari kepedulian terhadap agenda kemanusiaan.

Bukan kebertuhanan yang antikemanusiaan dan peradaban.Dua nilai universal ketuhanan dan kemanusiaan tersebut hendak ditumbuhkan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan yang diikat dalam semangat keindonesiaan karena sejak awal berdirinya sangat disadari akan kemajemukan masyarakatnya sehingga tanpa persatuan yang kuat pasti akan buyar apa yang disebut Indonesia ini.

Karena sadar dan setia akan semangat persatuan yang dijiwai nilai kemanusiaan dan keadilan, demokrasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi mekanisme musyawarah yang dipimpin hikmah kebijaksanaan. Bukan demokrasi yang hanya mengandalkan kemenangan jumlah suara. Mekanisme dan suasana batin yang penuh hikmah dalam permusyawaratan itulah yang diharapkan akan mampu mendekatkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Jadi, rentang antara kebertuhanan dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam rumusan Pancasila terdapat tahapan dan prasyarat yang mesti dipenuhi.

Tidak mungkin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud jika para pemimpin tidak menghayati dan setia pada kebertuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan semangat menjaga persatuan serta menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan dalam membuat kebijakan publik dan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelan tapi pasti Pak Presiden mereformasi seluruh elemen yang bisa merusak sendi kemasyarakatan dan kehidupan beragama dengan merubah flatform dan nasionalisme sehingga betul betul menjadi pengayom masyarakat Serta menjadikan masyarakat Indonesia lebih nasionalis dan rasional dalam memahami Agama.

Wallahu’Alam bishowab,