Berita Video
Sorbansantri.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, telah menimbulkan kontroversi dengan usulannya agar korban judi online dapat menerima bantuan sosial (bansos). Muhadjir berpendapat bahwa banyak korban judi online yang jatuh miskin dan memerlukan dukungan pemerintah. Ia bahkan mengusulkan agar data korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mempermudah pemberian bansos.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi usulan tersebut saat berada di Pandeglang pada Jumat (14/6). Rismaharini menyatakan bahwa siapapun, termasuk korban judi online, berhak menerima bantuan sosial selama mereka memenuhi kriteria kemiskinan. Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, menggarisbawahi perlunya verifikasi yang ketat untuk menghindari penyelewengan.
Usulan ini memicu diskusi mengenai siapa yang layak disebut sebagai korban judi online dan apakah mereka benar-benar pantas menerima bansos. Ada kekhawatiran bahwa bantuan ini bisa saja disalahgunakan oleh para pelaku judi, sementara keluarga yang terdampak, seperti ibu rumah tangga yang suaminya berjudi, mungkin lebih membutuhkan bantuan tersebut. Kontroversi ini menyoroti tantangan dalam kebijakan sosial pemerintah untuk menjangkau dan membantu masyarakat miskin dengan cara yang tepat dan efektif. (AI Sorban)
@beritasorban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengusulkan agar korban judi online mendapat bantuan sosial. Usulan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pejabat. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan bahwa siapapun yang memenuhi kriteria kemiskinan berhak menerima bansos, termasuk korban judi online. #BansosJudiOnline #KorbanJudiOnline #PemerintahPeduli #Kemiskinan #BantuanSosial #IndonesiaMaju #foryoupage #fypnews #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri
