Infokom BanserNU- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap berjihad demi mempertahankan setiap jengkal kedaulatan NKRI.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj saat memberikan keterangan resmi organisasi keislaman tersebut terkait aksi Tiongkok yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna.
“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang Islam. Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Menurut Said, kedudukan laut amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut China Selatan, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.
“Ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers,” katanya.
Oleh karena itu, Kiai Said juga mengingatkan kepada pemerintah, jangan negara lembek, meski Tiongkok merupakan salah satu investor di Indonesia.
“Meskipun Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Dalam jangka panjang, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik,” kata Kiai Said.
