Jakarta, 29 Oktober 2024 — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi atas pernyataan terkait pengadaan mobil Maung sebagai kendaraan operasional para menteri, yang sebelumnya menimbulkan beragam reaksi dari publik. Menurut pihak Kemenkeu, rencana pengadaan kendaraan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan resmi mengenai penggunaannya.
Dalam keterangan persnya, Kemenkeu menegaskan bahwa keputusan terkait kendaraan dinas pemerintah harus melalui proses pertimbangan menyeluruh, termasuk menilai efisiensi anggaran dan kebutuhan operasional tiap kementerian. Juru bicara Kemenkeu menjelaskan, “Pengadaan mobil dinas seperti Maung akan dilakukan sesuai regulasi, dan tidak serta-merta diterapkan tanpa evaluasi kebutuhan dan kondisi anggaran.”
Sebelumnya, informasi mengenai rencana penggunaan kendaraan jenis Maung sebagai mobil dinas menteri beredar luas dan menjadi sorotan. Kendaraan ini dikenal sebagai produk dalam negeri dengan spesifikasi tangguh dan dirancang untuk medan yang berat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait anggaran dan efektivitas penggunaannya untuk pejabat pemerintah.
Namun, Kemenkeu memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mengelola anggaran secara transparan. “Penggunaan anggaran selalu mempertimbangkan prioritas nasional dan manfaat bagi masyarakat,” tambah perwakilan Kemenkeu.
Pemerintah, melalui Kemenkeu, akan terus mengevaluasi kebutuhan kendaraan operasional kementerian dan menyampaikan perkembangannya kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
