Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
NasionalTokoh

Amien Rais Usulkan Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

1
×

Amien Rais Usulkan Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

Sebarkan artikel ini
SORBANSANTRI.COM
Example 468x60

Berita Video

Jakarta, SorbanSantri.com – Tokoh politik senior Indonesia, Amien Rais, kembali mencuri perhatian publik dengan usulannya agar pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti pada masa lalu. Usulan ini disampaikan saat Amien mengunjungi pimpinan MPR RI, di mana ia juga membahas tentang perlunya amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Amien berpendapat bahwa pemilihan presiden oleh MPR akan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat melalui wakil-wakil mereka di MPR. Menurutnya, sistem ini dapat mencegah praktik politik uang dan meminimalisir konflik yang sering muncul selama pemilihan langsung.

Example 325x300

“Pemilihan presiden oleh MPR akan mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan,” kata Amien kepada media. Ia menambahkan bahwa sistem ini bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam pemilihan langsung.

Namun, usulan ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Pemilihan langsung yang telah diterapkan sejak era reformasi dianggap sebagai bentuk partisipasi rakyat yang lebih langsung dalam menentukan pemimpin negara.

Pengamat politik dan sejumlah aktivis demokrasi menekankan perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan perubahan fundamental dalam mekanisme pemilihan presiden. Mereka berargumen bahwa aspirasi masyarakat luas harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sistem politik yang akan diterapkan.

Sementara itu, beberapa kalangan mendukung usulan Amien dengan alasan bahwa sistem pemilihan oleh MPR lebih sesuai dengan budaya politik Indonesia dan dapat mengurangi biaya tinggi yang dikeluarkan selama proses pemilihan langsung.

Kunjungan Amien Rais ke MPR dan usulannya tentang amandemen UUD 1945 menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai mekanisme terbaik dalam pemilihan pemimpin negara diperkirakan akan terus berlanjut, dengan berbagai pihak yang akan menyuarakan pandangan mereka dalam forum-forum diskusi publik.

Apakah usulan ini akan diterima dan diimplementasikan, atau justru ditolak karena dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia, masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, wacana ini telah membuka ruang diskusi yang penting tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan di Indonesia bisa terus diperbaiki demi kesejahteraan seluruh rakyat. (AI Sorban)

@beritasorban Tokoh senior, Amien Rais, mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan ini disampaikan Amien saat mengunjungi pimpinan MPR RI, dengan alasan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil mereka di MPR dan mengurangi praktik politik uang serta konflik pemilu. Namun, usulan ini menuai berbagai tanggapan. Banyak yang khawatir bahwa langkah ini merupakan kemunduran demokrasi, karena pemilihan langsung dianggap lebih mewakili aspirasi rakyat. Perdebatan mengenai sistem pemilihan presiden ini dipastikan akan terus berlanjut. Tetap update dengan berita terbaru di SorbanSantri.com #AmienRais #PresidenDariMPR #PemiluIndonesia #AmandemenUUD1945 #DemokrasiIndonesia #PolitikIndonesia #SorbanSantri #fypp #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
Example 300250
Example floating
Example 468x60

Pesan Bijak

SORBANSANTRI.COM
Berita Utama

Presiden terpilih Prabowo Subianto segera membentuk kabinetnya. Pada Rabu mendatang, Prabowo akan memberi pembekalan kepada calon-calon menteri di kediamannya di Hambalang. Beberapa nama besar dipastikan akan mengisi posisi penting, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan mantan istri Ahok, Veronica Tan

SORBANSANTRI.COM
Ekonomi

Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang melalui PP Nomor 25 tahun 2024. Amien menyarankan agar Muhammadiyah tidak ikut dalam kebijakan ini, mengingat sektor tambang rawan korupsi dan praktik sogok-menyogok.

Example 300250