Kolom Opini Redaksi SorBan Santri
Perubahan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh wajah ekonomi dunia, termasuk cara manusia melakukan transaksi. Pembayaran yang dahulu didominasi uang tunai kini perlahan digantikan oleh sistem digital, mulai dari dompet elektronik, transfer instan, hingga mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral.
Sejumlah negara bergerak cepat membaca perubahan ini. Negara seperti China bahkan telah melakukan uji coba luas mata uang digital yang dikembangkan oleh People’s Bank of China melalui yuan digital. Sementara beberapa negara lain juga mulai mempercepat pengembangan mata uang digital nasional sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan global.
Di Indonesia, langkah menuju mata uang digital memang sudah dimulai oleh Bank Indonesia melalui inisiatif pengembangan rupiah digital. Namun hingga kini proses tersebut masih berada pada tahap pengembangan dan eksperimen. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan regulasi maupun transformasi mata uang nasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah Indonesia terlambat membaca arah perubahan sistem pembayaran dunia?
Di satu sisi, pemerintah masih mempertahankan dominasi Rupiah dalam bentuk fisik sebagai alat pembayaran utama. Alasan yang kerap disampaikan adalah menjaga stabilitas keuangan, memastikan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan layanan digital, serta menghindari risiko teknologi yang belum sepenuhnya matang.
Argumen tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. Indonesia adalah negara besar dengan kesenjangan infrastruktur digital yang masih nyata. Di berbagai daerah, transaksi tunai masih menjadi cara paling realistis untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Namun di sisi lain, perkembangan ekonomi digital tidak menunggu kesiapan sebuah negara. Platform teknologi global, perusahaan fintech, hingga sistem pembayaran lintas negara terus berkembang dengan sangat cepat. Jika negara tidak mampu mengantisipasi perubahan tersebut, maka bukan tidak mungkin kedaulatan sistem keuangan nasional justru akan semakin bergantung pada platform teknologi yang dikendalikan pihak luar.
Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya tertinggal. Berbagai inovasi sistem pembayaran seperti QRIS dan transfer instan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam digitalisasi transaksi. Akan tetapi digitalisasi sistem pembayaran tidak selalu sama dengan transformasi mata uang itu sendiri.
Perdebatan mengenai masa depan Rupiah di era digital pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga menyangkut keberanian negara membaca perubahan zaman. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem pembayaran digital akan menjadi arus utama, melainkan seberapa cepat Indonesia mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas.
Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi digital yang terus tumbuh, Indonesia memiliki potensi menjadi pemain utama dalam ekosistem keuangan digital regional. Namun potensi tersebut hanya dapat terwujud jika kebijakan, inovasi teknologi, dan kesiapan regulasi mampu berjalan beriringan.
Jika tidak, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar besar bagi inovasi keuangan global, bukan menjadi penggeraknya.
— Redaksi SorBan Santri
